Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pemusyawaratan yang berada di tingkat desa. BPD berjalan berdasarkan UU Desa, tugas BPD mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keanggotaan BPD desa Ngrompak terdiri dari wakil rakyat desa Ngrompak berdasarkan wilayah dan demokratis. Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa untuk mangkaji dan melaksanakan aspirasi masyarakat desa.